Sediaan farmasi tidak hanya terdapat di Apotek tetapi juga di Toko Obat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan atau perubahannya 6. Saat ini telah banyak apotek resmi maupun yang tidak resmi membuka layanan apotek online di Indonesia. Apoteker adalahsarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan. 4. Karena pemberian resep dokter ini secara jelas dapat kita lihat didalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyatakan. Dan sesuai dengan Undang-undang No. 78 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Selasa, 30 Maret 2021 Diperbarui Selasa, 30 Maret 2021 Permenkes 3 2015 Peredaran, Penyimpanan, […]e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. fungsional Asisten Apoteker; c. 36 Tahun 2009; “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. Tugas dan fungsi apotek menurut undang-undang meliputi : • Tempat melakukan pekerjaan kefarmasian • Perbedaan perbekalan Farmasi, sediaan Farmasi dan perbekalan kesehatanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang, - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Apotek dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian dan/atau tenaga administrasi. Judul. Peraturan Perundang-undangan. Unduh Version Diunduh 4705 Ukuran Dokumen 206. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Rumah Sakit adalah dokumen resmi yang mengatur tentang kriteria, standar, dan prosedur klasifikasi rumah sakit berdasarkan jenis, kelas, dan fungsi. 3) Perlunya Pembentukan Peraturan Perunda ng -Undangan Baru yang Sesuai Dengan Kemajuan Teknolog ib. 541); 2. 36 tahun 2009 Pasal 108 yang berbunyi ““ Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,. Judul. Seorang apoteker juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek tersebut. outcome. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes atau PMK) nomor 3 Tahun 2020 terkait klasifikasi dan perizinan rumah sakit telah dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI pada pada 14 Januari 2020. Daftar obat wajib Apotik No, 3 sebagai tambahan Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan tr,lo. Dasar Hukum Pendirian Apotek. Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; e. H. JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang : a. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. com – Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek, mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes/PMK). 05. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian. Permenkes No. . Pedagang besar farmasi kepada. Tugas dan Fungsi Apotek. BAB II PERSYARATAN PENDIRIAN Bagian Kesatu Umum Regulasi pendirian apotek harus memiliki jarak minimal dari a potek lain dan sebaiknya harus . Adhyatma, MPH, Lt. Pekerjaan kefarmasian menurut ketentuan umum pasal 1 di dalam undang-undang RI No. memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek; dan c. Apotek akan mendapatkan fee dari vertical ini sebesar 2% faktur penjualan. Umar. Kemenkes Keluarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Presiden; Instruksi Presiden; Peraturan Menteri Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan;. Jumlah Dokumen 1. Informasi terkait lokasi apotek (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan). Definisi Apotek Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat (PP. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997. BAB I . Menurut PP No. Terdapat pengaturan kembali penyusutan dan amortisasi dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (Pasal 11 dan Pasal 11A). Gelar profesi apoteker didapat dari Universitas Padjadjaran dan Master Farmasetika dari Institut Teknologi Bandung. PSA apotek "Sehat Murah" memecat apoteker Y karena apoteker Y tidak mau melayani permintaan pembelian obat untuk dispensing dokter, bidan dan Mantri. 5044, LL SETNEG : 29 HLM. A. Aturan yang mendasari izin pendirian apotek adalah: Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang. Undang-Undang Nomor 5. Ordonansi Obat Keras (Staatblad 1937 No. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. b. See full list on jogloabang. Apoteker dan dipasang dibagian dalam dan luar bangunan apotek (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus. Previous Kebijakan Perizinan dan Standar Usaha Apotek dan Toko Obat pada OSS RBA. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik IndonesiaUndang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor. Aturan yang mendasari izin pendirian apotek adalah: Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);. Laman e-learning Uhamka melansir, seluruh jenis obat di atas adalah obat sintetik dan obat semi-sintetik yang terbuat dari. 541); 2. Mengenai upaya preventif dalam pemberian obat oleh apoteker, dituangkan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa persediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan produk farmasi lainnya harus aman, memiliki mutu, dapat bermanfaat, dan memenuhi standar mutu pelayanan, dalam hal pengadaan,. Kemudian ada Apoteker baru yang akan menggantikan Apoteker Y. Apotek: 1. id – Uraian Tugas Jabatan Apoteker Ahli Pertama. 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Menkes, Budi Gunadi Sadikin, mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK. (2) Hukuman administratif sebagaimana dimaksudPP No. pengendalian apotek sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Undang-Undang No. dokter, apoteker, apotek, maupun toko obat) (Ariyulinda 2018). Dimana dalam pasal tersebut menguraikan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, Keselamatan, serta informasi serta pelayanan yang benar. A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. 2. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK. Untuk pertama kali penggunaan pasien harus ke dokter terlebih dahulu (penggunaan pertama dengan resep dokter) 2. Undang-Undang No. 36 Ta hun 2009 tentang Kesehatan pengganti Undang – Undang Kesehatan Nomor. Undang-Undang No. Bangunan; Bangunan apotek harus bersifat permanen dan dapat menjadi bagian tersendiri dari pusat perbelanjaan, rumah dan. 4. Mengingat : 1. Jika kerugian disebabkan oleh perjanjian kerjasama, maka gugatan ganti kerugian didasarkan atas wanprestasi dan jika di luar isi kontrak, maka gugatan gantiPasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Gelar Ph. Hak-hak pemilik sarana apotek sebagai pelaku usaha adalah diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: a. 3495); 3. 917/MENKES/PER/X/1993 Pasal 1 Bagian 3 adalah: obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika dan narkotika. [22] Namun kemudian, Permenkes 31/2016 menegaskan bahwa Surat Izin Kerja harus dibaca dan dimaknai sebagai Surat Izin Praktik. docx. Pasal 4 Pengaturan pedoman penggunaan antibiotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Apotek merupakan salah satu tempat sarana pelayanan kesehatan yang diatur dalam : a. Menteri Kesehatan memberikan izin kepada apotik untuk membeli, meracik, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk. Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Bangunan. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi. a o a. 01. Inilah yang dikenal dengan OWA”. Apotek panel adalah apotek yang bekerjasama dengan PBF dalam mendistribusikan obat keras kepada pihak-pihak yang diinginkan oleh PBF yaitu :. Klasifikasi obat ini berguna untuk memudahkan penggunaan dan distribusi obat-obatan di apotek. apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter,. [23] Pengaturan Apotek bertujuan untuk: a. Pasal 1 Setiap apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan. Apotek adalah suatu tempat, tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluranAPOTEK P-18 (PROFESIONAL -BUKA 18 jam) 06. 25 Tahun 1980 tentang. Tetapi, pembimbing apotekku memberiku pandangan yang lain. Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian, dan/atau asisten tenaga kefarmasian. Pejabat Pengundangan. Undang Undang No 35 Tahun 2019 tentang Narkotika 3. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 49 3. Undang-undang No. 2. c. -4- 3. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan e. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek. 131 Tahun 1960) 2. Indonesia sebagai seorang Apoteker sambil memimpin sebuah Apotek. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. [3] Selain itu,. Adapun aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat, sebagai berikut: Pada pasal 6 nomor 3, pencantuman informasi HET pada label obat harus dilakukan dengan: a. 3. Standar Pelayanan. PP: 21: 2008:. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 angka 1 dan 3 jugak telah menyalahi. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Farmasi perlu ditetapkan peraturan mengenai apotik; Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok. 3 tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek; UU No. Maka Peraturan Pemerintah tentang APOTIK ini adalah pelaksanaan daripada pasal 4 Undang-undang Farmasi tersebut. Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakanUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Apoteker tidak memenuhi. Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bangunan apotek harus bersifat permanen dapat. Menurut Undang-Undang Farmasi Penggolongan Obat di Apotek, obat dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yang saling berbeda. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Bagian Ketiga Penyimpanan. dr. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obatobat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Izin Apotek berlaku selama usaha Apotek yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan usaha Apotek dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat : 1. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan pelayanan farmasi klinik. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021. Tunggal Lynestrenol (Exluton®) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Apotek MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. c. JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang : a. 51, LN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);. Jakarta Selatan 12950. Obat Wajib Apotek (Lengkap) “Obat dengan penanda huruf K dalam lingkaran merah, yang dikenal dengan Obat Keras, seharusnya hanya dapat diserahkan dengan resep dokter (ethical drugs), namun beberapa obat keras ternyata dapat diserahkan apoteker kepada pasien tanpa resep. Memahami Cara Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya UU Kesehatan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara. 1 Pembahasan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,Apoteker sebagai salah satu bagian tenaga kesehatan, memiliki peranan penting dalam pembangunan kesehatan karena terkait langsung dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui praktik kefarmasian. 2011. tahun 1960 tentangAPOTEK PANEL. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta. Tanggal Pengundangan. Adhyatma, MPH, Lt. pelayanan medik dan. Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki beberapa landasan hukum antara lain : a. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi, tanggung jawab teknis farmasi terletak di tangan seorang apoteker. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek. Sanksi Menjual Obat Ilegal. 36 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 1 disebutkan bahwaDisamping itu, apotek berdasarkan Pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (“Permenkes 26/2018”) merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. KMK TENTANG STANDAR PROFESI APOTEKER. ” Selanjutnya berdasarkan Pasal. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3495); 2. 81 Tahun 1963) 3. memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek; dan c. PMK ini dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan.